Berita > Opini
E-Blusukan Vs Diplomasi Hati
30 Jan 2015 04:25:19 WIB | Abdul Hadi | dibaca 1784
Ket: Kalender 2016 LiputanBMI.com
Foto: Portal Kita

Nasional, LiputanBMI - Polemik dan prahara perselisihan antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tanggung jawab besar Jokowi. Hal ini dianggap wajar, karena Jokowi adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dengan kekurang-beranian dan ketidaktegasan Jokowi untuk mengambil sikap langsung, akhirnya dia membentuk tim Independen, yaitu tim 9 yang diketuai Adnan Buyung Nasution.
Entah masalahnya yang begitu rumit atau ketidakberanian Jokowi mengambil sikap dalam menuntaskan masalah ini?
Padahal Jokowi punya Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) dan kabinet Indonesia Kerja.

Rumitnya persoalan ini dikarenakan terlalu banyaknya intervensi banyak pihak dan berbagai kepentingan. Intervensi politik adalah sebagai biang, karena parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK begitu ngotot ingin meloloskan BG sebagai kapolri, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan sisi lain, ada yang beranggapan dan menilai bahwa penetapan BG sebagai tersangka ini juga dikaitkan dengan kekecewaan ketua KPK AS yang gagal maju ke suksesi presiden-wapres 2014 akibat dijegal BG. (wallahu ‘alam).

Harga ketakjelasan Jokowi dari dua pidato dan pernyataan menteri-menterinya yang tak populis dalam penolakan BG menjadi Kapolri, harus dibayar mahal dengan perpecahan internal partai PDIP dan KIH. Andai ketika BG ditetapkan sebagai tersangka, tidak dipaksakan akan menjadi kapolri, mungkin tidak akan terjadi adu jotos politik ini.
Yang harus diingat, BG hanya mendapatkan restu politik tapi tidak disertai restu publik. Andaikan keduanya didapatkan, pasti langsung move on.

Dalam konteks ini, rupanya peringatan dan terapi kejut mesti diberikan kepada Jokowi agar segera siuman dalam kerja yang sudah menjauh dari suara konstitusi dan kehendak rakyat secara hukum dan moral. Dia harus mengembalikan esensi awal dalam tunduk pada kata rakyat, dan bukan kata partai politik.

Apapun solusi yang akan diambil, mestinya kita semua menyadari “bahwa musuh bersama bangsa ini adalah korupsi”, bukan malah Polri dan KPK terus bersengketa beserta masing-masing pengikutnya. Kita harus waspada jangan sampai pemberantasan korupsi, isunya beralih menjadi sengketa antar dua lembaga. Makanya, sudah seharusnya Mr. Presiden menggunakan diplomasi hati, bukan pake paket E-Blusukan terus, yang terkesan hanya pencitraan tok!
(Iyd)


(HDI, 30/01)

Universitas Terbuka Riyadh
-