Berita > Opini
8 Fakta Tentang TKI Rental di Arab Saudi
11 Feb 2017 19:30:58 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 6701
Ket: ilustrasi
Foto: LBMI

Jeddah, LiputanBMI - Permasalahan TKI di Arab Saudi yang didatangkan menggunakan visa perusahaan (formal) kemudian disewakan kepada pengguna perseorangan sebagai PRT atau dikenal dengan istilah TKI rental, menyimpan fakta yang jarang diketahui publik, Berbagai persoalan tersebut terjadi mulai dari masa pra penempatan hingga sesampainya di negara tujuan.

Dari fakta yang ada, kebanyakan TKI merasa tidak nyaman dengan sistem rental ini sehingga mengakibatkan banyak yang melarikan diri. Adapun beberapa fakta tersebut adalah:

1. Terbujuk rayu sponsor
Himpitan ekonomi dan susahnya lapangan kerja di negeri sendiri membuat CTKI mengambil sebuah keputusan atau jalan pintas yaitu dengan bekerja ke luar negeri, apalagi ditambah dengan manisnya bujuk rayu sponsor dengan mengiming-imingi uang fit (Insentif yang diberikan agency melalui sponsor setelah dinyatakan fit dari medical) dengan jumlah yang cukup besar, dibuatkan kartu ATM dan asuransi.

Padahal banyak TKI yang tidak siap untuk bekerja sesampainya di negara penempatan, apalagi ketika mereka dipekerjakan dengan sistem rental dimana mereka harus berpindah-pindah majikan dari rumah satu ke rumah lainnya.

2. Didatangkan dengan biaya yang cukup besar

Perekrutan TKI rental yang dikirim ke Arab Saudi diketahui memakan biaya yang tidak sedikit, dari uang fit yang diberikan sponsor ke calaon TKI rata-rata sebesar Rp 5-7 juta . Dengan demikian, sudah tentu sponsor mendapatkan fee kisaran Rp 10-12 juta dari PJTKI/PPTKIS.

Selain itu dari mulai biaya paspor, pelicin imigrasi, visa dan tiket penerbangan semuanya ditanggung agency. Maka tak heran jika agency memperlakukan para TKI rental layaknya budak belian yang diperlakukan semena-mena. Kondisi seperti ini juga membuat TKI sesampainya di Arab Saudi tidak dapat menuntut banyak hal ketika mendapatkan masalah, apalagi jika TKI meminta pulang, mereka biasanya akan diminta ganti rugi biaya pemberangkatan.

3. Tidak memiliki surat perjanjian kerja (PK) yang dilegalisasi KBRI/KJRI

Salah satu sumber masalah TKI rental yaitu para TKI tidak memiliki PK yang dilegalisasi KBRI/KJRI. Kebanyakan PK yang mereka bawa adalah PK palsu yang dibuat oleh PJTKI/PPTKIS sebagai formalitas syarat penerbangan untuk mengelabui petugas imigrasi di Bandara.

Hal ini tentunya merugikan TKI karena tidak punya payung hukum yang jelas ketika mengalami masalah dengan pihak agency atau pengguna jasa. Selain itu, TKI rental juga tidak mempunyai legal standing apabila akan mengajukan tuntukan ke Maktab Amal (Disnaker) atau instansi terkait di Arab Saud

4. Tidak adanya Pembekalan Ahir Pemberangkatan (PAP)

Sesuai amanat UU No.39 tahun 2004 di pasal 31, 69, dan 95 disebutkan bahwa Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi Calon TKI adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pemahaman dan bekal bagi calon TKI agar mereka mempunyai kesiapan mental dan tambahan wawasan untuk bekerja ke luar negeri. Materi PAP meliputi tentang peraturan perundangan di negara penempatan, perjanjian kerja (PK), dan materi lain yang dianggap perlu.

Karena pengiriman TKI rental ini merupakan Unprosedural, maka CTKI yang diberangkatkan tidak dibekali PAP formal yang dilakukan di BLK yang disediakan pemerintah.

5. Didatangkan dengan visa formal dan ziarah

Sejak diberlakukannya penutupan pengiriman TKI PRT pada pengguna perseorangan melalui Kepmen Nomor 260 tahun 2015, maka celah yang digunakan para PJTKI/PPTKIS dan agency nakal adalah dengan menggunakan formalitas visa.

Para CTKI didatangkan dengan visa cleaning service, rumah sakit, menjahit, dll. Namun sesampainya di Arab Saudi para TKI dipekerjakan sebagai PRT di perumahan dengan sistem rental. Bahkan banyak juga CKTI yang diberangkatkan dengan visa ziarah, namun yang menjadi pelik, para TKI ini juga dapat dibuatkan iqamah (permit) seperti lazimnya TKI yang datang melalui visa kerja.

6. Tidak langsung bekerja sesampainya di negara tujuan

Berbeda dengan sistem penempatan TKI pada umumnya, para TKI rental yang sudah datang di negara tujuan tidak langsung dipekerjakan. Sesampainya di Arab Saudi, para TKI ditampung sementara oleh pihak agency sambil menunggu dibuatkan iqamah (permit), asuransi dan ATM bank.

Sesudah para TKI memiliki dokumen yang lengkap kemudian dijajakan kepada para calon pengguna jasa untuk direntalkan. Rental yang ditawarkan ke pengguna jasa pun bervariasi, dari mulai triwulan, perbulan, perhari bahkan perjam.

7. Sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan pelecehan seksual

Tekanan yang dialami TKI rental yaitu saat mereka masih berada di penampungan agency untuk menunggu job kerja, mereka juga kerap mengalami pelecehan seksual oleh oknum agency. Selain itu para TKI yang sudah dipekerjakan jika merasa tidak cocok dengan pengguna jasa dan meminta pulang, maka akan diberi hukuman disekap di sebuah kamar dan hanya diberi makan satu kali sehari.

8. Pemerintah menutup mata

Carut marutnya pengiriman TKI ke Timur Tengah khusunya Arab Saudi disebabkan pemerintah kehilangan mata sehingga tidak mampu melihat segala masalah yang dialami TKI dan seolah-olah memang sengaja melakukan pembiaran.

Pemerintah tidak bisa melihat CTKI saat membuatan paspor sehingga dengan mudahnya CTKI mendapatkan dokumen negara untuk bekerja ke luar negeri secara Unprosedural.

Pemerintah juga tidak bisa melihat CTKI di Bandara yang akan diberangkatkan ke luar negeri secara Unprosedural, padahal jumlahnya saat ini yang lolos mungkin sudah mencapai puluhan ribu orang.




(IYD, 11/02)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki