Berita > Opini
Benarkah Pelaksanaan Hukum di Arab Saudi Lelet dan Ribet?
30 Jan 2017 20:22:58 WIB | A Hadi Akram | dibaca 2687
Ket: Ilustrasi
Foto: Google

Sukabumi, LiputanBMI - Pertanyaan ini perlu penulis ungkap, berdasar pada beberapa kasus yang ditangani Pemerintah dan perwakilannya memang kerap kali membuat keluarga yang mengadukan kasusnya, sering mengeluh bahkan frustrasi karena permasalahan yang diadukan memakan waktu lama hingga tak kunjung selesai.

Sebut saja kasus (almarhum) Endang bin Jojo Ngahoji, kasusnya sudah setahun lebih belum ada kejelasan hasilnya.

Menurut beberapa mantan pejabat, bahkan para Staff PWNI&BHI Kemenlu, perihal lambatnya penanganan dan penyelesaian kasus, karena memang Arab Saudi hukumnya ribet dan tidak punya kejelasan waktu dalam menyelesaikan sebuah kasus, sehingga satu kasus bisa bertahun-tahun.

Benarkah pernyataan beberapa mantan Pejabat dan Para Staff PWNI & BHI Kemenlu itu? Pembaca setuju dengan pendapat itu?

Untuk menjawab persoalan yang seolah-olah sudah menjadi kebenaran umum itu, penulis mencoba berdialog dengan seorang Pejabat Fungsional Kehakiman yang bertugas di salah satu Pengadilan Agama, Isep Rizal.

Isep menjelaskan: “bahwa sebuah putusan bisa cepat atau lambat, itu berdasar pada kelengkapan persyaratan data yang harus dipenuhi oleh pemohon, masalah yang digugat jelas dan tidak berbelit, dan para saksi yang mengetahui kejadian itu tahu benar masalahnya, saya kira semua pengadilan dimana pun berada akan menerapkan hal yang sama,” paparnya kepada penulis.

Menyimak dari pernyataan Isep Rizal, jika dikaitkan dengan penerapan hukum yang ada di Arab Saudi, bisakah asumsi yang sudah dianggap kebenaran publik itu dibenarkan?

Ada beberapa hipotesa penulis untuk menguji kebenaran asumsi yang sudah dikonsumsi publik dan diamini benar tersebut.
Penulis mencoba mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama: “Apakah sudah terjalin koordinasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam persoalan TKI bermasalah?”.

Kedua: “Adakah koordinasi dan sinergi yang jelas antara pemerintah pusat dan perwakilannya di negara penempatan, khususnya Arab Saudi?”.

Ketiga: “Kapabel-kah SDM yang duduk dan jadi ujung tombak dalam penanganan TKI bermasalah tersebut?”.

Keempat: “Sejauh mana pemerintah pusat dan perwakilannya membantu para pihak dan keluarganya dalam mengupayakan kelengkapan persyaratan yang diminta atau menjadi persyaratan pengajuan perkara oleh negara penempatan?

Pendapat Penulis, jika ke empat persoalan tersebut di atas belum mampu dipenuhi dan dijalankan dengan baik oleh pemerintah pusat dan perwakilannya (KBR/KJRI), maka menjadi tidak benar jika selama ini asumsi penanganan kasus yang lelet dan berbelit terjadi diakibatkan oleh sistem hukum di negara penempatan TKI, terutama Arab Saudi.

Dengan demikian, selama ini, sistem hukum di negara penempatan (Arab Saudi) hanya dijadikan alasan untuk menutupi ke-tidak becus-an pemerintah, baik pemerintah pusat maupun KBRI/KJRI dalam menangani persoalan TKI.

(HDI, 30/01)

PBBC Liputan BMI
Universitas Terbuka Riyadh