Berita > Ekosospol
Pemerintah Dianggap Telah 'Menistakan' Upah Buruh, FSP KEP Ancam Demo
27 Nov 2016 19:17:31 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 1947
Ket: FSP KEP
Foto: Google

Nasional, LiputanBMI - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Sunandar, S H, mengatakan, pihaknya akan menanggapi dan menindaklanjuti situasi kondisi nasional pada tanggal 30 November 2016. Hal itu dinyatakan dalam konfrensi Persnya di kantor DPP FSP KEP Kramat Jati, Selasa (22/11).

"Ada beberapa penilaian bahwa ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya yang menggerakan pada tanggal 30 November 2016 mendatang. Kita mendukung di saat gerakan itu membawakan sebuah manfaat untuk menunjukan keprihatinan kepada Pemerintah," kata Sunandar.

“Beberapa keputusan pemerintah tentang upah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang seharusnya itu ruang lingkupnya Menteri Tenagakerja, Surat Edaran menteri itu membuat sebuah intervensi Politik yang membuat Kepala Daerah tidak bisa berkutik mengambil dekresi maupun kebijakan, sebetulnya secara otonomi daerah menjadi tolak ukur bahwa daerah itu mampu menjawab bagaimana persoalan kesejahteraan daeranya,” tambahnya.

Lanjut kata Sunandar, Pemerintah telah melakukan penistaan upah yang seharusnya diberikan kepercayaan rekomendasi UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"FSP KEP akan melakukan intervensi pada tanggal 30 November 2016 dengan kepentingan bagaimana kesejahteraan masyarakat secara madani baik buruh dan pekerja. Ia juga akan menyampaikan bagaimana peran pemerintah terhadap persoalaan bangsa ini secara bertanggung jawab seutuhnya dan merasa memiliki," tegasnya.

Dalam tuntutanya, ia akan memberikan surat masukan kepada pemerintah dan akan memberikan penilaian khusus terhadap Menteri Dalam Negeri, serta PP 78/2015 agar segera dicabut karena menjadi malapetaka bagi buruh, ia pun meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk tidak intervensi terhadap upah dan masalah ketenagakerjaan.
(IYD, 27/11)

PBBC Liputan BMI
Universitas Terbuka Riyadh