Berita > Komunitas
SPILN Apresiasi Komisi Eropa yang Memberikan Peringatan Kepada Taiwan Terkait IUU Fishing
19 Feb 2016 13:53:30 WIB | Syafii | dibaca 1064
Ket: Kapal penangkap ikan
Foto: CNA file foto

Dunia, LiputanBMI - LiputanBMI – The European Commission mengeluarkan kartu kuning (yellow card) kepada Taiwan, peringatan bahwa risiko yang diidentifikasi sebagai negara tidak kooperatif dalam memerangi "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)” Fishing.

Langkah tersebut dilakukan mengikuti laporan Greenpeace bahwa kapal penangkap ikan Taiwan, Shuen De Ching (順 得 慶) No. 888, yang memanen sirip hiu dan melemparkan tubuh hiu ke laut dekat Papua Nugini di Pasifik Selatan seperti dilansir oleh Focus Taiwan pada Kamis (18/2).

Menanggapi pemberitaan tersebut, Wasekjen Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) Sujarwo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh The European Commission atas pemberian peringatan (yellow card) kepada Taiwan.

Pasalnya, kata Sujarwo, kejadian yang dilaporkan oleh Greenpeace merupakan suatu kebenaran dimana para ABK WNI yang terlibat kasus di luar negeri, setelah pulang ke Indonesia dan mengadukan kasusnya kepada SPILN selain menangkap ikan Tuna, mereka juga menyatakan bahwa di tengah laut bekerja untuk menangkap ikan hiu dan mengambil siripnya lalu tubuh hiu dibuang begitu saja.

Untuk diketahui, SPILN menjelaskan bahwa kapal penangkap ikan asal Taiwan yang beroperasi di perairan internasional banyak mempekerjakan Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia. Mereka, para ABK WNI direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggunakan Letter of Guarante atau kerap dikenal dengan istilah Job LG.

Pada umumnya, lanjut kata Sujarwo, perusahaan majikan atau pemilik kapal/owner berpusat di Taiwan. Namun, armada kapal mereka biasanya tersebar di negara/perairan terdekat daerah operasi kapalnya seperti di Trinidad and Tobago, Mauritius, Fiji Islands, Cape Town, Republik Palau, Thailand dll.

Kedepan, SPILN berharap pemerintah Indonesia lebih ketat lagi melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja laut/ABK di sektor perikanan yang bekerja pada kapal-kapal penangkap ikan Taiwan di perairan internasional. Fakta di lapangan, para ABK WNI kerap tersandung kasus seperti perbudakan, penelantaran, gaji tidak dibayar, hingga terindikasi menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking).

"Sungguh miris ketika mendengar ada ABK WNI kerja bertahun-tahun di kapal ikan tidak digaji dan akhirnya ditelantarkan di luar negeri, akibatnya negara lah yang dirugikan. Setelah ABK dipulangkan mereka mengaku kesulitan menuntut hak-haknya yang tidak dibayar karena data mereka dianggap tidak teregistrasi di Departemen Tenaga Kerja di Taiwan sehingga perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan dalam hal ini adalah KDEI tidak bisa berbuat banyak dalam melakukan penuntutan terhadap perusahaan Taiwan yang telah melakukan pelanggaran hak terhadap ABK WNI,"tandasnya. (Ib***)

(IS, 19/02)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki