Berita > Komunitas
Lapor SPILN TKI Ini Mengaku Tertipu Job Oleh PT Satria Parangtritis
04 Feb 2016 03:25:08 WIB | Syafii | dibaca 1320
Ket: Arief Suryadi (28) TKI di Malaysia
Foto: LiputanBMI

Kuala Lumpur, LiputanBMI - LiputanBMI – Permasalahan tentang salah job kerap terjadi dan menimpa TKI di luar negeri, dimana banyak calon TKI dijanjikan akan ditempatkan di sektor A namun setelah sampai di negara penempatan mereka ditempatkan di sektor B. Berdasarkan Pasal 8 huruf b UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri/PPTKILN, disebutkan bahwa setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.

Dalam rilis Pers Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) kepada LiputanBMI menerangkan bahwa pihaknya telah mendapat laporan dari salah satu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Melaka, Malaysia yang mengaku merasa tertipu oleh PT. Satria Parangtritis yang berdomisili tak jauh dari Terminal Bus di Pekalongan, Jawa Tengah.

“Saya daftar jadi sopir, dalam PK (perjanjian Kerja) ditulis perkebunan. Ketika ditanyakan jawabnya itu hanya formalitas, tetapi nyatanya sampai di Malaysia saya dipekerjakan sebagai kuli bangunan,” ujar Arief Suryadi (korban) kepada SPILN via telepon, Kamis (4/2) dini hari.

Selain itu, Arief menyatakan bahwa perjanjian potongan Permit kerja sebelumnya adalah RM1800. Namun pada saat Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) di Semarang, potongan Permit berubah menjadi RM3600 dipotong dari gaji selama setahun, yakni RM300/bulannya. Bahkan, ironisnya korban masih dipotong lagi oleh pihak agen di Malaysia sebesar RM400. Ketika diprotes, pihak agen mengatakan bahwa PT di Indonesia telah banyak melakukan pemotongan. (baca :Merasa Ditipu, TKI Asal Pekalongan Akan Adukan PJTKI yang Memberangkatkannya)

Jika melihat kronologinya dan memang benar seperti itu, menurut SPILN pihak PT telah melanggar ketentuan Pasal 72 UU PPTKILN yang menyebutkan bahwa “Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan”. Kemudian, atas pelanggaran tersebut di atas Menteri berhak untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UU PPTKILN.

Untuk diketahui, korban menuntut kepada pihak PT agar membayar Permit sesuai dengan perjanjian sebelumnya yakni RM1800. “Di sini tempat tinggal tak layak (triplek), listrik dan air terbatas, dan air keruh. Saya minta PT bisa dihukum sesuai dengan UU yang berlaku atas perlakuan ini terhadap saya,” pungkas korban. (Ib***)

(IS, 04/02)

BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki