Berita > Seputar TKI
Vonis Bebas Terdakwa Kasus TPPO Dinilai Cederai Keadilan terhadap Pekerja Migran
06 Jul 2018 19:49:40 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 524
Ket: sidang kasus TPPO di PN Semarang
Foto: Nur Harsono
Nasional, LiputanBMI - Vonis bebas atas perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan terdakwa Direktur Utama PT Sofia Sukses Sejati (PT SSS), Windi Hiqma Ardani dinilai mencederai keadilan terhadap pekerja migran yang menjadi korban.

Setelah sidang pembacaan putusan sempat tiga kali ditunda, Windi divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Semarang, Kamis (5/7).

Padahal, dalam persidangan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut Windi hukuman 6 tahun penjara. Dirut PT SSS itu juga dituntut memberikan restitusi kepada para korban sebesar Rp 1,17 miliar.

Korban adalah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang direkrut oleh PT SSS dan dipekerjakan di Malaysia. Mereka dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja.

Bahkan, ketika pada Maret 2017 lalu tempat kerja mereka digerebek oleh pihak berwenang Malaysia karena diduga mengeksploitasi pekerjanya, lebih dari 100 PMI ditangkap dan dipenjara selama dua bulan.

“Kami dari Jaringan Advokasi Korban TPPO kecewa dengan putusan tersebut. Majelis hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan saksi yang meringankan, yaitu saksi ahli dari BNP2TKI dan BP3TKI Semarang,” kata Koordinator Divisi Bantuan Hukum Migrant CARE, Nurharsono selaku pendamping korban.

Menurut Nurharsono, bagaimanapun PT SSS tetap bersalah karena para PMI tersebut dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja.

“Jangan anggap prosedur PT sudah benar. Korban ditipu, dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja. Anehnya, hakim menganggap PT SSS telah diberi sanksi administratif, yaitu skorsing 3 bulan dan tuntutan jaksa dianggap tidak memenuhi unsur pidana,” jelas Nurharsono dalam keterangan tertulis kepada LiputanBMI, Kamis (5/7).

Lebih lanjut Nurharsono mengatakan, mestinya hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi korban dan saksi ahli dari Ombudsman, Ninik Rahayu yang menyampaikan pelanggaran hukum PT SSS telah memenuhi unsur-unsur TPPO, yaitu penipuan (direkrut dan dipekerjakan tidak sesuai kontrak kerja) dan eksploitasi di tempat kerja (PMI bekerja sekitar 12–16 jam per hari dengan upah hanya 8 jam plus lembur 2 jam).

“Yang melakukan kesalahan PT SSS, tetapi yang menanggung akibatnya adalah para pekerja. Putusan bebas ini menjadi preseden buruk PMI dalam mencari keadilan. Kami apresiasi langkah jaksa yang akan mengajukan kasasi,” pungkasnya.



(FK/FK, 06/07)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki