Berita > Opini
Ribuan PMI Tak Berdokumen Terancam Ditangkap dan Dideportasi dari Malaysia
08 Jun 2018 22:53:49 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 6887
Ket: PMI undocumented tidur di hutan untuk menghindari razia pihak berwenang Malaysia beberapa waktu yang lalu
Foto: Koran Perdjoangan
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Pemerintah Malaysia telah memperingatkan bahwa setelah berakhirnya program perekrutan kembali (re-hiring) pada 30 Juni 2018 nanti, Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) akan melakukan operasi besar-besaran terhadap pekerja migran tak berdokumen atau yang biasa diistilahkan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI).

Dalam pernyataan resmi Menteri Dalam Negeri Malaysia yang dikeluarkan pada 31 Mei lalu disebutkan, setelah tanggal 30 Juni, JIM akan melakukan ‘gerak gempur’ untuk memburu dan menangkap PATI serta majikan yang tidak mau memanfaatkan peluang mengambil pekera asing secara sah melalui program re-hiring.

Situasi ini menjadikan ribuan, bahkan ratusan ribu atau mungkin saja satu juta lebih Pekerja Migran Indonesia (PMI) tak berdokumen resmi (undocumented) terancam ditangkap dan dideportasi dari Malaysia.

Sebagai negara tujuan PMI terbesar dibanding negara tujuan lain di seluruh dunia, Malaysia merupakan negara tujuan PMI dengan permasalahan yang sangat kompleks. Persoalan besar yang sudah berlangsung selama puluhan tahun adalah masalah PMI undocumented.

Berdasarkan data KBRI Kuala Lumpur dengan merujuk data pemerintah Malaysia, setengah dari 2,5 juta pendatang tanpa izin di Malaysia adalah WNI.

Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah RI seharusnya memberi perhatian serius tentang persoalan ini dengan melakukan kajian secara mendalam untuk memahami akar permasalahan dan selanjutnya mencarikan solusi sehingga di masa yang akan datang tidak ada lagi anak-anak bangsa yang berlarian dikejar polisi di negeri jiran.

Menjadi PMI dengan status undocimented memang salah. Jelas-jelas melanggar hukum. Namun, pemerintah RI tentu tidak mungkin diam dan membiarkan begitu saja dan seolah berkata, ‘Rakyatku memang salah. Sudah …tangkap saja gak apa-apa.’ Tidak mungkin, kan?

Pemerintah RI juga tidak cukup hanya membuat imbauan agar mereka yang berstatus undocumented pulang ke kampung halaman, karena nyatanya, beberapa kali imbauan perwakilan pemerintah RI di Malaysia tidak bisa dituruti oleh semua PMI tak berdokumen. Sebagian dari mereka seolah memang dengan sengaja memilih bertahan dengan status undocumented, meskipun risikonya sewaktu-waktu bisa ditangkap dan dipenjarakan.

Buktinya, dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada 25 Mei 2018 lalu, Departemen IMigrasi malaysia (JIM) menyebutkan telah menangkap dan menahan 17.869 orang PATI dan dari jumlah tersebut, 6.315 orang di antaranya adalah pekerja migran asal Indonesia.

Selama pulang kampung (masih) bukan merupakan pilihan karena belum tersedianya lapangan kerja di negeri sendiri dan belum/tidak adanya peluang usaha yang sekiranya bisa dijadikan sumber penghasilan, serta proses pengurusan permit kerja masih sulit, rumit dan mahal, akan terus selalu ada anak-anak bangsa yang terpaksa mempertaruhkan harga diri, bahkan nyawa menjadi PMI undocumented di negeri tetangga.

Sampai kapan akan terus terjadi, para pejuang keluarga berlarian, sembunyi dan tidur di hutan-hutan, menghindari razia agar bisa terus bertahan bekerja di negeri jiran demi menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak yang mereka tinggalkan?

Persoalan pekerja migran tidak bisa diatur oleh aturan perundang-undangan satu negara saja, baik negara asal maupun negara tujuan pekerja migran. Khususnya di Malaysia, untuk mengatasi persoalan pekerja migran undocumented asal Indonesia, pemerintah kedua negara harus duduk bersama untuk merundingkan dan mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.



(FK/FK, 08/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki