Berita > Komunitas
JPMI Desak DPR-RI Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
19 May 2018 02:05:27 WIB | Juwarih | dibaca 457
Ket: JPMI Konferensi Pers di kantor KOMNAS Perempuan di Jl. Latuharhari No.4B, Rt 1, Rw 4, Menteng, Jakarta Selatan, pada Jumat (18/5/2018)
Foto: Jaringan Pekerja Migran Indonesia (JPMI)
Jakarta, LiputanBMI - Jaringan Pekerja Migran Indonesia yang terdiri dari beberapa organisasi buruh migran dan pemerhati buruh migran seperti Komnas Perempuan, JBM, Kabar Bumi, LBH FAS, SBMI, Migrant Care, PGI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena RUU tersebu dianggap dapat melindungi pekerja migran perempuan Indonesia dari kekerasan seksual.

Hal tersebut disuarakan oleh sejumlah anggota JPMI dalam konferensi pers di kantor Komnas Perempuan di Jl. Latuharhari No.4B, Rt 1, Rw 4, Menteng, Jakarta Selatan, pada Jumat (18/5/2018).

Dalam rilis yang diterima LiputanBMI, JPMI memaparkan bahwa data BNP2TKI, ada sekitar 60% PMI yang bekerja di luar negeri adalah perempuan yang bekerja disektor domestik (sebagai pekerja rumah tangga) yang rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan dan atau agency di negara tujuan.

Komnas Perempuan mengatakan, bahwa pekerja migran perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling rentan berpotensi mengalami kekerasan seksual di dalam tiga tahapan migrasi, baik masa pra pemberangkatan, masa bekerja, maupun kepulangan.

Migrant Care menunjukkan data kasus PMI di tahun 2017, 84% adalah kasus PMI perempuan yang mengalami korban perdagangan orang, permasalahan kontrak kerja, asuransi, dokumen, dan gaji. Hal ini menegaskan bahwa pekerja migran perempuan masih rentan menjadi objek eksploitasi dalam situasi kerja dan migrasi yang tidak aman.

Selain itu, Sekertaris Nasional Jaringan Buruh Migran (SekNas JBM), Savitri Wisnuwardhani, menyampikan masalah kekerasan seksual seperti gunung es. Meskipun jumlah yang dilaporkan tidak sebesar dibandingkan dengan kasus ketenagakerjaan yang dialami PMI seperti gaji tidak dibayar, PHK sepihak, tidak berdokumen dan overstayer ataupun kasus pidana lainnya hingga kasus PMI yang dihukum mati, namun dampak yang dialami korban sangat luas tidak hanya bagi PMI itu sendiri, tetapi juga keluarga, anak-anak PMI.

"Oleh karenanya sangat penting adanya payung hukum bagi perlindungan PMI yang mengalami kekerasan seksual, karena di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini terdapat perlindungan spesifik yang tidak dimandatkan dalam UU PPMI tersebut. Misalnya PMI yang mengalami korban pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, hingga penyiksaan seksual," jelas Savitri

Direktur LBH FAS, Felixson, menegaskan bahwa dari data kasus yang dialami PMI, mekanisme penanganan kasus diskrimininasi dan kekerasan yang dialami perempuan pekerja migran sering kali tidak diselesaikan secara tuntas. Penyelesaiannya lebih menggunakan mekanisme kekeluargaan yang kerap kali membebebaskan pelaku dari sanksi hukum.

Ketua KABAR BUMI, Karsiwen, menyampaikan bahwa sejak tahun 2002-2017 mendampingi 51 kasus Kekerasan Seksual yang mayoritas korbannya adalah pekerja migran perempuan dan 3 orang laki-laki. Jenis kasus kekerasan seksual yang dialami Perempuan PMI mulai dari kekerasan seksual hingga pemaksaan perkawinan termasuk kawin kontrak.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto, memaparkan bahwa di tahun 2015, pihaknya menangani 50 kasus PMI perempuan dengan masalah pelecehan seksual , seperti kasus perkosaan hingga korban mengalami depresi, bahkan ada yang sampai hari ini belum bisa pulih.

Menurut Hariyanto, sudah hampir tiga tahun RUU P-KS masuk ke Prolegnas DPR periode 2015-2019, namun belum juga dibahas secara simultan, dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya beberapa anggota DPR masih resisten untuk membahas RUU PKS ini.

"Kami dari berbagai organisasi buruh migran dan organisasi pemerhati buruh migran mendesak agar RUU P-KS untuk segera dibahas oleh DPR," tutup Hariyanto.
(JWR/IYD, 19/05)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki