Berita > Seputar TKI
Dicuekin Indonesia, Arab Saudi Teken Kontrak Terpadu PRT Ethiopia
08 Apr 2018 16:06:03 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 2840
Ket: Ilustrasi PRT
Foto: Saudi Gazette
Jeddah, LiputanBMI - Permintaan Arab Saudi untuk mencabut moratorium pengiriman TKI beberapa kali ditolak pemerintah Indonesia. Meski demikian, masih banyak TKI PRT dari Indonesia yang direkrut ke Arab Saudi secara unprosedural. Hal itu membuat mahalnya biaya perekrutan yang harus dikeluarkan agency atau pengguna jasa.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Perburuhan dan Pembangunan Sosial Arab Saudi telah membuat kesepakatan dengan mitranya di Ethiopia tentang kontrak terpadu perekrutan pekerja rumah tangga (PRT). Demikian harian Al-Madina Arab melaporkan, Sabtu (7/4/2018.

Kontrak terpadu tersebut menetapkan pelatihan wajib dan kursus orientasi bagi para pekerja sebelum PRT didatangkan ke Arab Saudi.

Sesuai kontrak, pekerja rumah tangga harus memiliki rekening bank untuk menyetorkan gaji bulanan mereka dan harus berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan Kerajaan Arab Saudi.

Selain itu tidak ada biaya perekrutan atau pekerjaan, akan dipotong dari gaji PRT dan pembentukan mekanisme untuk memberikan bantuan kepada pekerja sepanjang waktu dan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa kontrak.

Seorang pekerja rumah tangga harus tiba di Saudi dalam waktu dua bulan dari persetujuan kontrak kerja.

Menteri Perburuhan dan Pembangunan Sosial Ali Al-Ghafees dan mitra Ethiopia-nya Abdul Fattah Abdullah baru-baru ini menandatangani perjanjian itu untuk meningkatkan kerja sama untuk perekrutan pekerja rumah tangga dan mengatur hubungan kontraktual antara pihak-pihak.

Perjanjian tersebut menyebutkan komitmen Arab Saudi untuk memastikan perlindungan hak-hak pengusaha dan pekerja rumah tangga serta memastikan bahwa ketentuan-ketentuan kontrak kerja dilaksanakan.

Menurut perjanjian, pihak Ethiopia berkomitmen untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pekerja memenuhi syarat, secara fisik sehat dan memenuhi kriteria untuk bekerja di Saudi.

Dalam kontrak tersebut, pekerja laki-laki atau perempuan tidak seharusnya dihukum lebih awal karena kejahatan apa pun.

Mei lalu, Menteri Perburuhan dan Sosial Arab Saudi menandatangani perjanjian bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja dan Sosial Ethiopia untuk merekrut pekerja rumah tangga Ethiopia.

MLSD mengatakan penandatanganan perjanjian menawarkan kerangka hukum yang meningkatkan kerja sama dan melindungi hak-hak pengusaha dan pekerja rumah tangga serta mengatur hubungan kontraktual di antara mereka.

Menurutnya, perekrutan pekerja Ethiopia harus dilakukan hanya melalui kantor perekrutan berlisensi, perusahaan, agen tenaga kerja atau pusat penempatan kerja.

Para pihak harus tetap pada kontrak kerja terpadu karena kedua negara berusaha untuk mengendalikan biaya perekrutan. Dokumen tentang pekerja yang diajukan oleh agen tenaga kerja lokal akan diverifikasi dengan benar.
(IYD/IYD, 08/04)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki