Berita > Komunitas
Pentingnya Berserikat, Pelaut Maluku Bentuk PPI Cabang Maluku
17 Feb 2018 16:22:47 WIB | Syafii | dibaca 588
Ket: DPD PPI Maluku
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Sebagai pelaksanaan amanat Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) dan dalam rangka pengembangan organisasi di tingkat provinsi, PPI terus mengepakkan sayapnya. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Tim Sosialisasi PPI, Capt. Pieter Bunga Pailin saat peresmian PPI cabang Maluku (14/02/18).

Setelah melakukan berbagai konsolidasi dengan para pelaut asal Maluku, kata Capt. Pieter, kini PPI sudah resmi memiliki Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di provinsi Maluku.

Lanjut, ungkap Capt. Pieter, sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk 1.715.548 jiwa (tahun 2016) dengan luas perairan 658.294,69 km2 , PPI sangat dibutuhkan di Maluku sebagai organisasi yang kedepan dapat membela, mempertahankan, melindungi hak dan kepentingan para pelaut asal Maluku pada khusunya dan setiap pelaut Indonesia pada umumnya.

Berkantor di Jl. Jend. Sudirman, Sirimau, Kota Ambon DPD PPI Maluku, berikut struktur kepengurusannya :
Ketua : Muhammad Adnan Tianotak
Sekretaris : Agustina Matulessy
Bendahara : Al Azhar
Kepala Bidang Litbangfo dan wakilnya : Andarias Amba dan Octo
Kepala Bidang OKK dan wakilnya : Ike Kuhuparu dan Petrus J. Paliama
Kepala Bidang Adkumham : Deri Hutabarat dan Lukas Amba
Kepala Bidang Dalam negeri : Agus dan Leo
Kepala Bidang Luar Negeri : Frengky Leluya dan Ekho Julianus

“Semoga dengan terbentuknya DPD PPI Maluku pelaut di Maluku semakin sadar akan pentingnya berserikat. Salah satu tugas berat pengurus DPD PPI Maluku adalah melakukan kampanye aktif pemahaman berserikat di 12 kabupaten dan 2 kota di provinsi Maluku agar kedepan dapat terbentuk cabang-cabang PPI di tingkat kabupaten dan kota,” tegasnya.

Terpisah, dihubungi melalui seluler, Ketua terpilih, M. Adnan menyatakan bahwa program kerja seratus hari kepengurusannya adalah bagaimana kedudukan hukum DPD PPI Maluku dapat diketahui oleh Pemerintah provinsi meliputi pencatatan di disnaker, kesbangpol, pemberitahuan ke kesyahbandaran, hingga ke gubernur.

(IS/IS, 17/02)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki