Berita > Opini
Datangi Polres Jakarta Utara, PPI Laporkan Peredaran Ijazah Pelaut Palsu
08 Feb 2018 02:58:20 WIB | Syafii | dibaca 4094
Ket: Sertifikat pelaut palsu
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Maraknya peredaran ijazah dan sertifikat pelaut palsu membuat Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) menjadi geram. Hal tersebut dianggap PPI telah banyak merugikan banyak pihak baik pelaut, pengusaha pelayaran, maupun pemerintah.

Sebagai serikat pekerja pelaut, salah satu konsen PPI adalah upaya memberantas peredaran ijazah dan sertifikat pelaut palsu.

“Tadi, kami baru saja mendampingi pelaut yang mengadukan persoalan ijazah dan sertifikat pelaut yang diduga palsu ke Polres Jakarta Utara,” ujar Ketua Penelitian, Pengembangan, dan Informasi PPI, Agus Hadiwaluyo kepada LiputanBMI di depan Polres Jakut, Rabu (07/02/18).

Menurut Agus, laporan tersebut sudah diterima oleh pihak kepolisian resosrt Jakarta Utara dengan bukti surat tanda penerimaan laporan/pengaduan (TBL/P) nomor : LP/136/K/II/2018/PMJ/RESJU untuk keperluan proses penyidikan lebih lanjut.

Sementara, Wakil Ketua Dalam Negeri PPI, Azhari Anwar menyatakan bahwa kasus tersebut bermula pada saat si pelapor bekerja di atas kapal di Malaysia, dokumen miliknya yang disimpan oleh pihak perusahaan hilang.

Kemudian, lanjut Azhari, perusahaan di Malaysia itu meminta kepada terduga tersangka yang merupakan seorang managing director sebuah perusahaan pelayaran yang berkantor di kawasan jakarta utara untuk membantu mengurus dokumen kepelautan yang hilang tersebut dengan dokumen baru. Tetapi, setelah dokumennya jadi, si pelapor merasa curiga karena prosesnya cepat.

“Dari bukti fisik sertifikat yang mencurigakan, akhirnya kami dampingi korban ke Ditjend Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk mengecek keasliannya. Setelah dicek, ternyata sertifikat tersebut tidak diterbitkan oleh Ditjend Hubla, Kemhub,” ungkap Azhari.

Masih kata Azhari, berdasarkan bukti fisik ijazah dan sertifikat yang terindikasi palsu meliputi sertifikat Ahli Teknika Tingkat (ATT) IV Manajemen, Endorsement, dan sertifikat keterampilan Medical Care (MC) on board ship serta surat keterangan dari Ditjend Hubla nomor : UM. 002/88/II/DK-17, PPI melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

“Ya, kita laporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai ketentuan pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara enam tahun.” tegas Azhari.

Atas kejadian tersebut, Azhari menyebut pelapor merasa dirugikan karena sejak bulan oktober 2017 hingga detik ini si pelapor tidak bisa bekerja di atas kapal sebagai pelaut karena dokumen kepelautannya bermasalah dan secara otomatis kini si pelaut menganggur dan tidak memiliki penghasilan.
(IS/IS, 08/02)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki