Berita > Opini
KBRI/KJRI Harus Terbitkan Nomor Penerimaan Laporan Pengaduan
21 Mar 2017 16:22:50 WIB | Tatang Muhtar | dibaca 3103
Ket: Ilustrasi
Foto: Google
Riyadh, LiputanBMI - Serba digital, kemudahan ber-online, riuhnya media sosial harus dimanfaatkan secara maksimal dan efisien, termasuk oleh perwakilan pemerintah RI di luar negeri (KBRI/KJRI).

Interaksi semakin intens yang ditunjukkan akun Facebook Kbri Riyadh ArabSaudi yang dikelola Tim Pelayanan Warga KBRI Riyadh merupakan hal yang sangat positif dan perlu diapresiasi. Selain itu, KBRI Riyadh juga memiliki grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh elemen masyarakat dan komunitas WNI di Riyadh.

Kini, WNI/TKI dapat berkomunikasi langsung dengan pejabat konsuler melalui kolom komentar pada setiap postingan akun Facebook Kbri Riyadh ArabSaudi, mulai dari mencari informasi hingga mengadukan permasalahan.

Tidak hanya akun resmi Facebook KBRI Riyadh, akun pribadi milik Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel pun tak luput dari “serbuan” para WNI dan TKI. Dubes Abegebriel tidak segan untuk membagikan nomor kontak pribadinya kepada para WNI.

Dalam sebuah kesempatan, Dubes Agus Maftuh Abegebriel sendiri mengaku setiap harinya tidak kurang dari 50 pesan yang masuk dari para WNI/TKI melalui akun Facebook dan WhatsApp miliknya. Isinya sama, mulai dari mencari informasi, mengadu permasalahan bahkan pernah ada yang minta dipinjami uang!

Hal tersebut harus diiringi dengan manajemen komunikasi dan pengelolaan data yang mumpuni dalam sebuah sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan E-Perlindungan Kementerian Luar Negeri sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan, memetakan permasalahan secara komprehensif dan real time berikut merumuskan solusi yang ideal.

Sangat disayangkan, hal ini masih belum dilakukan atau dimanfaatkan secara serius oleh KBRI/KJRI di Arab Saudi, salah satu indikator yang paling kentara adalah masih belum dibuatkannya nomor penerimaan laporan pengaduan (NPLP).

Perihal NPLP ini pernah diusulkan secara langsung oleh para pegiat TKI di Riyadh kepada Duta Besar RI (26/9/2016). Dengan NPLP, setiap pelapor atau pengadu memiliki bukti sah telah diterimanya sebuah laporan oleh KBRI/KJRI.

Nantinya para pelapor dengan mudah menanyakan perkembangan kasus, bahkan mengadukannya kepada pemerintah pusat jika KBRI/KJRI dianggap belum menindaklanjuti pengaduannya hingga tuntas.

Dengan NPLP pula, pelaporan ganda dapat diminimalisir. Tidak jarang, pelapor mengadukan permasalahannya tidak hanya ke KBRI/KJRI tetapi kemudian menyampaikan pengaduannya ke LSM ataupun para pegiat TKI, bahkan mengunggahnya melalui media sosial yang nantinya ramai-ramai diadukan kembali ke KBRI/KJRI.

Adanya NPLP merupakan sebuah kebutuhan sekaligus salah satu tanda keseriusan KBRI/KJRI dalam proses perlindungan warga. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat dalam menerapkan sistem palayanan kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.

Penulis: Tatang Muhtar (TKI di Riyadh)
(TTG, 21/03)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
ATC Cargo
psstki